Bawaslu Ingatkan Caleg yang Pasang Iklan di Media

Mamuju, Sulbarkita.com -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Barat, Sulfan Sulo kembali mengingatkan agar calon legislatif (caleg) dan Partai Politik menaati aturan kampanye. Mereka dilarang berkampanye di media massa sebelum memasuki tahapan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

“Kami sudah mengumumkan, belum boleh kampanye melalui media massa,” ujar Sulfan saat ditemui Sulbarkita.com di kantornya Jumat, 12 Oktober 2018.

Dalam Pasal 23 Ayat 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, yang dimaksud kampanye salah satunya memasang iklan di media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan. Adapun Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan kampanye dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sehari sebelum Masa Tenang.

Bila merujuk pada tahapan Pemilu 2019, caleg maupun Parpol dibolehkan berkampanye di media massa mulai 22 Maret hingga 13 April 2019. Sebab masa tenang dimulai pada 14 April 2019.

Undang-Undang Pemilu juga telah menerapkan sanksi bagi para pelanggar jadwal kampanye yang ditetapkan KPU tersebut. Dalam pasal 492 UU Pemilu disebutkan, pelanggar bisa diancam pidana 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. “Kami akan memproses caleg yang terbukti menyalahi aturan tersebut. Itu ada pidananya, hukumannya berat,” kata Sulfan.

Sulfan berharap penegak hukum untuk melakukan verifikasi kasus pelanggaran pemilu terhadap oknum yang melanggar. “Sangsi yang paling berat bisa didera oleh calegnya dan media tempat beriklan,” ujar Sulfan.

Namun demikian, Sulfan mengatakan caleg maupun parpol tidak dilarang muncul di media massa untuk bersosialisasi sebelum masa kampanye yang ditetapkan. Hal itu bisa dilakukan bila sang caleg atau parpol tersebut tidak menunjukkan gelagat berkampanye. “Misalnya tidak menampilkan nama, nomor urut caleg, nomor urut partai politik, dan logo partai,” kata dia.

Sulfan menambahkan kampanye peserta pemilu 2019 dibiayai langsung oleh negara. Oleh karena itu, caleg diharapkan tetap menunggu keputusan dari KPU masing-masing daerah, “Harapan saya, mari kita taat terhadap aturan.”

ERISUSANTO