Kamis, 25 Mei 2023 | 19:54

Analisis Koalisi Seni terhadap peraturan terkait hak cipta di Indonesia menunjukkan belum optimalnya apresiasi terhadap pencipta dan pelaku pertunjukan. Kebijakan yang ada justru membuat posisi musisi kian rentan.   Jakarta - Riset terbaru Koalisi Seni “Diam-Diam Merugikan: Situasi Hak Cipta Musik Digital di Indonesia”, menemukan bahwa kehadiran platform musik digital tidak.... Selengkapnya...

Jumat, 10 Maret 2023 | 22:13

Jakarta, Sulbarkita.com -- Serikat Nasional Akademisi (SANDEK) Sulawesi Barat (Sulbar) bakal menggelar Malam Keakraban (Makrab) ke III, di PPMKP Kementan RI Puncak Bogor, Jumat 17 hingga Senin, 19 Maret 2023. Kegiatan tersebut mengambil tema “Peta Jalan Mahasiswa Rantau di Era Disrupsi”. “Makrab adalah salah satu agenda wajib yang merupakan mandataris konstitusi, guna terciptanya.... Selengkapnya...

Selasa, 10 Januari 2023 | 20:08

Jakarta, Sulbarkita.com -- Mahasiswa Sulbar Jakarta (SANDEK Sulbar Jakarta) menyoroti pembangunan asrama Mahasiswa Sulbar yang terletak di Cawang, Jakarta Timur. Hal itu lantaran pembangunan asrama yang menggunakan APBD Sulbar tahun 2022 hingga saat ini dinilai belum rampung. “Keseriusan untuk menuntaskan pembangunan sama sakali tidak ada, mestinya sudah rampung akhir tahun kemarin. Tapi.... Selengkapnya...

Jumat, 26 Agustus 2022 | 11:17

Penerapan aturan mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang masih sarat masalah. Koalisi Seni mengimbau pemerintah untuk evaluasi skema, utamanya terkait hak cipta.   Jakarta – Koalisi Seni mencatat masih ada masalah struktural yang dapat merintangi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf). Aturan itu mengatur.... Selengkapnya...

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:47

Implementasi aturan soal kekayaan intelektual sebagai jaminan utang masih terusik sejumlah masalah. Tata kelola sistem hak cipta masih jadi pekerjaan rumah.   Jakarta – Koalisi Seni, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi kesenian, mengapresiasi disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf). Setelah diteken, PP ini.... Selengkapnya...

Jumat, 29 Juli 2022 | 12:09

Didukung UNESCO, Koalisi Seni kembangkan mekanisme pemantauan pelanggaran kebebasan berkesenian Jakarta – Koalisi Seni meluncurkan inisiatif terbarunya untuk meningkatkan kualitas kebebasan berkesenian di Indonesia. Didukung United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Koalisi Seni pada 2022-2024 akan melakukan serangkaian kegiatan agar hak kebebasan berkesenian dapat terpenuhi di negeri ini. “Salah satu.... Selengkapnya...

Rabu, 13 Juli 2022 | 13:49

Koalisi Seni menemukan 48 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang membebaskan pajak hiburan untuk seni tradisi. Sementara pagelaran musik internasional, dikutip pajak hingga 75 persen. Jakarta – Koalisi Seni meminta pemerintah mengevaluasi perbedaan angka pajak hiburan pada berbagai bentuk kesenian di daerah. Berdasarkan riset yang dilakukan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang advokasi.... Selengkapnya...

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:39

Jakarta – Lima tahun setelah Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) disahkan, Pemerintah akhirnya meluncurkan Dana Indonesian. Dana ini diharapkan dapat menjaga nyala api berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan di Nusantara. Namun Koalisi Seni –lembaga nirlaba yang bergerak di bidang advokasi kesenian dan seniman, melihat, masih banyak masalah dalam proses pemajuan.... Selengkapnya...

Rabu, 08 September 2021 | 21:50

Palopo, Sulbarkita.com--Pakar hukum media dan pers dari Universitas Airlangga, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara UU ITE dengan terdakwa jurnalis Muh. Asrul, di Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, pada Rabu 8 September 2021. Menurut Herlambang perkara UU ITE yang menjerat jurnalis media Berita.News tersebut tidak semestinya masuk ke meja hijau. "Kasus.... Selengkapnya...

Rabu, 07 Juli 2021 | 18:10

Jakarta, Sulbarkita.com—Sebanyak 16 dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mendeklarasikan pendirian Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) pada 5 Juli 2021. ADPAKI bakal menjadi wadah bagi dosen pendidikan antikorupsi untuk berkiprah lebih optimal dalam upaya pencegahan korupsi melalui jalur edukasi. Adapun deklarator ADPAKI di antaranya Guru besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Nanang T..... Selengkapnya...