WAWANCARA KHUSUS KETUA KPU MAMUJU: Kalau Lakukan Politik Uang, Suhu Politik Bisa Panas

Mamuju, Sulbarkita.com -- Pemilihan Bupati (Pilbup) Mamuju akan dilaksanakan serentak pada 23 September 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju berupaya maksimal untuk mempersiapkan perhelatan pesta demokrasi tersebut. 

Apa saja bentuk persiapan tersebut? Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menerima kunjungan Sulbarkita.com di ruang kerjanya, Jalan Mustafa Katjo, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kamis, 21 November 2019. Berikut ulasan wawancaranya.

Hingga saat ini, Seperti Apa persiapan KPU Mamuju menghadapi Pilkada 2020? 

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilbub 2020, kami melakukan sejumlah tahapan perencanaan sejak Agustus 2019. Pertama adalah menyusun estimasi anggaran dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilbup 2020. Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju saat itu sebesar Rp 28 miliar.

Tapi mengapa mengajukan anggaran sebesar Rp 39 miliar? Apakah itu menunjukkan perlunya anggaran yang lebih besar untuk Pilkada Mamuju? 

Sebelumnya kami memang mengusulkan anggaran yang nilainya demikian. Anggaran itu untuk asumsi 5 pasangan calon. Namun setelah Pemkab Mamuju melakukan singkroniasi anggaran dengan mempertimbangkan keuangan daerah, ditetapkanlah anggaran Pilkada itu (Rp 28 miliar). Kami juga tidak bisa memaksakan usulan karena memang harus disesuaikan dengan keuangan daerah.

Bila demikian, KPU Mamuju terpaksa lakukan efisiensi? 

Mau tidak mau kami harus pintar-pintar merevisi kembali pos anggaran yang ada. Untuk Pilkada ada kegiatan-kegiatan pokok yang wajib dilakukan dan ada juga kegiatan pendukung yang mesti dikurangi. Misalnya sosialisasi Pemilu kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalau sebelumnya kami bakal selenggarakan sebanyak 3 kali, kini dikurangi menjadi 1 atau 2 kali saja.

Bagaimana nasib tenaga ad hoc KPU Mamuju bila anggarannya saja kecil? 

Memang ada surat edaran dari KPU RI untuk menaikkan honor tenaga ad hoc, tapi karena anggarannya hanya demikian, kami sesuaikan saja. Namun kami terus terang masih kekurangan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Ini akan kami terus koordinasikan dengan pemerintah. Kami sudah dua kali menyurat terkait hal itu kepada Pemkab dan DPRD Mamuju.

Pilkada Mamuju diprediksi cukup panas karena melibatkan dua kutub politik yakni petahana dan anak mantan Bupati Suhardi Duka. Bagaimana KPU menjaga agar tidak menyulut keributan? 

Kalau suhu politik nantinya panas atau tidak, itu tergantung dari pihak penyelenggara Pemilu mulai tingkat KPU, PPK, sampai KPPS. Makanya yang dibutuhkan adalah penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan independensi. Semua pihak harus betul-betul menginginkan Pilkada ini berjalan dengan baik. Karena walaupun KPU sendiri yang menginginkan itu, tapi para calon masih melakukan money politik, saling menyerang, bukan mengedepankan visi misi, suhu politik menjadi panas.

Lalu apa langkah anda untuk mengantisipasi hal itu?

Kami akan bekerja sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan di KPU. Tapi tentunya kami tetap mengantisipasi hal-hal tersebut dengan bekerja sama dengan pihak terkait misalnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tentunya pihak kepolisian. Makanya kami gencar melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat.

Erisusanto