Pasangkayu, Sulbarkita.com -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengajak masyarakat mengembangkan hasil pertanian dan perikanan. Ajakan itu ia sampaikan untuk menyiasati keputusan Pemerintah Pusat soal pemangkasan anggaran 2025.
“Ayo ambil cangkul (bertani). Jangan malu-malu. Sejak dulu saat di Sulsel (Pj. Gubernur Sulses) sampai hari ini saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” ujar Bahtiar saat kunjungan kerja dan ramah tamah di kediaman Wakil Bupati Pasangkayu, di Gunung Bulucindolo, Kelurahan Pasangkayu, Rabu, 12 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan keputusan efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025, dengan target akumulasi sebesar Rp 306,69 triliun. Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Keputusan itu dikeluarkan untuk memudahkan pemerintah membiayai program strategis nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemengari itu pun mengimbau pemerintah agar menciptakan lapangan kerja baru utamanya pada sektor pertanian, misalnya mendorong budidaya cabai dan pisang Cavendish karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mewujudkan swasembada pangan.
“Menanam lima ribu cabai maka dapat menghasilkan sekitar Rp 6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp 3 juta perbulan,” kata Bahtiar. “Minggu lalu saya panen 14 pohon Cavendish di belakang rumah jabatan gubernur Sulbar. Jika terjual maka harganya mencapai 16 juta. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tanah Sulbar sangat subur. Dan Cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan,” katanya menambahkan.
Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus yang merupakan istri mantan Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa itu mengatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat pun berdampak pada pembangunan di Kabupaten Pasangkayu. Sehingga pihaknya harus bekerja mencukupkan anggaran daerah. “Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama berapa DBH (Dana Bagi Hasil) dari pusat untuk daerah,” ucapnya.
Erisusanto
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar