Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Suatu malam di awal 2025, saya pulang dari kantor hampir jam 1 dinihari dengan menggunakan sepeda motor. Untuk menghilangkan kebosanan melewati jalan yang itu-itu saja, saya pasang earphone sambil membuka Gemini, aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dikembangkan Google.  Selengkapnya...

Selasa, 09 Desember 2025 | 07:21

Oleh: Mulya Sarmono (Aktivis Anti Korupsi dan Praktisi Hukum) Beberapa waktu lalu, mantan Kepala Desa Balombong, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene berinisial N ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Majene. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Balombong selama dua tahun anggaran 2022-2023.[1] Sebelumnya, beredar di media.... Selengkapnya...

Sabtu, 10 Mei 2025 | 19:05

Kami datang bukan untuk meminta. Kami datang dengan rencana yang matang, potensi serta kesiapan. Sebuah asa yang menyembul dari saya, Pak Salim S Mengga bersama para bupati se-Sulawesi Barat selama kunjungan kerja di sejumlah kementerian di Jakarta. Selama hampir sepekan kami dan seluruh bupati di Sulawesi Barat menghabiskan waktu di ibu kota. Mengetuk pintu pemerintah pusat,.... Selengkapnya...

Minggu, 30 Maret 2025 | 22:59

Oleh: Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka Sekali lagi, kita sebagai umat muslim diberi kesempatan untuk merayakan hari raya Idulfitri. Tuhan dengan murah hati-Nya kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama mendirikan salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah, 2025 masehi sebagai momentum perayaan hari kemenangan setelah sebulan ramadan menegakkan ibadah puasa. Saling memaafkan untuk.... Selengkapnya...

Minggu, 08 September 2024 | 11:35

Oleh: Mulya Sarmono, S.H., M.H Pada konteks Oligarki, kelompok yang tertindas tidak hanya kelas pekerja tetapi jauh dari itu, menyentuh setiap dari kita yang berada di luar kekuasaan. Robertus Robet menyatakan, kita menemukan fakta penting bahwa di satu sisi, jelas terbukti bahwa kaum oligarkh selain berposisi sebagai kelas pemodal di dalam relasi.... Selengkapnya...

Senin, 02 September 2024 | 20:21

Oleh: Mulya Sarmono, S.H., M.H Keberadaan Calon Tunggal menjadi salah satu diskursus dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Kemunculannya atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menegakkan hak asasi manusia, pada perjalanannya “digunakan” oleh Oligarkh untuk meraih kekuasaan politik dengan mudah. Hal tersebut menandakan bahwa kekuasaan Oligarki bahkan setelah reformasi, masih.... Selengkapnya...

Jumat, 12 Juli 2024 | 09:25

Oleh: Mulya Sarmono, SH., MH Korelasi Korupsi dan Pelaksanaan Pilkada Salah satu “momok” yang merusak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan kembali menjadi ancaman pada pelaksanaannya di tahun 2024 adalah korupsi politik. Korupsi politik sendiri menurut Hodess adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin politik dengan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan serta untuk keuntungan pribadi..... Selengkapnya...

Senin, 29 Juni 2020 | 13:55

Darurat Demokrasi di Indonesia tampaknya semakin menampakkan wujudnya. Indokator dari hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus kriminalisasi yang dialami oleh banyak orang karena menggunakan hak kebebasan dan berkumpul mereka. Data YLBHI di 16 provinsi menyebutkan, terdapat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat dan burkumpul sepanjang 2019. Data tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan sipil.... Selengkapnya...

Minggu, 14 Juni 2020 | 15:57

Oleh: Tila Aryantini Tandi Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana COVID-19, penyakit yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019, tergolong baru dan sifatnya sangat menular. Penyebabnya adalah virus Corona yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan.... Selengkapnya...

Selasa, 05 Mei 2020 | 01:22

Di saat meningkatnya depresi publik karena berbagai dampak pendemi Covid-19, masyarakat kembali diperhadapkan dengan ancaman terhadap hak berpendapat di muka umum. Pemicunya tak lain adalah kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Surat telegram tersebut tentang penaganan perkara dan pedoman.... Selengkapnya...