Gubernur Sulbar Beri Tenggat 10 Hari Respons Rekomendasi DPRD

Mamuju, Sulbarkita.com -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar agar menyelesaikan rekomendasi DPRD Sulbar hingga 10 hari ke depan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulbar di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Selasa, 14 Mei 2019.

Rapat tersebut bermaksud memberikan tanggapan terhadap rekomendasi DPRD Provinsi Sulbar saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Sulbar pada, Senin, 13 Mei kemarin.

Dalam arahannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap sejumlah rekomendasi DPRD Sulbar tersebut dapat diselesaikan satu persatu dalam pertemuan itu. “Inilah gunanya kita berkumpul disini agar rekomendasi tersebut dapat diselesaikan semuanya,” kata Ali Baal dalam rapat.

Kendati demikian, mantan Bupati Polman dua periode itu tidak mempermasalahkan rekomendasi itu. Bagi dia, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk masa depan provinsi yang ia pimpin tersebut.

“Saya bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kritikan dan saran yang berbasis pembangunan, sehingga semuanya itu tidak ada masalah bagi saya,” ujar Ali Baal

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya mengingikan agar rekomendasi dari DPRD Sulbar itu segera direspon dan tidak perlu menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 60 hari. “Gubernur sampaikan jangan menunggu 60 hari, kalau bisa segera direspon empat atau 10 hari ke depan,” kata Idris.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras menyatakan bahwa masih banyak hal yang perlu dievaluasi di Sulbar. Menurutnya, tingkat ekonomi Sulbar naik namun angka kemiskinan juga naik. “Ini yang menarik, seharusnya kalau ekonomi membaik, kemiskinan juga harus menurun,” ujarnya kepada awak media usai LKPJ Pemerintah Sulbar di kantor DPRD Sulbar.

Lanjut Amalia, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Sulbar terhadap persoalan yang dihadapi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. “Pada sektor pertanian, misalnya pengadaan bibit dan pupuk,” katanya.

Erisusanto I Kominfo Sulbar