Tak Ada Solusi, Jumlah Perawat Mamuju Bakal Dipangkas

Mamuju, Sulbarkita.com—Pemerintah Kabupaten Mamuju tak mampu memberi solusi terhadap tuntutan perawat honorer di daerahnya untuk mendapatkan kenaikan gaji. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib mengatakan anggaran APBD Mamuju tak mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. “Kami tidak bisa menaikkan upah mereka karena anggarannya tidak cukup,” kata dia.

Pernyataan tersebut diungkapkan Suaib saat DPRD Mamuju memfasilitasi dialog antara perawat honorer dengan Pemda Mamuju di kantor DPRD Mamuju, Jumat malam, 7 Desember 2018. “Jalan yang bisa tempuh yakni tenaga perawat akan disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas,” ujar Suaib.

Pernyataan Suaib sempat membuat suasana pertemuan memanas. Sebab para honorer bersorak menyampaikan kekecewaannya. Bahkan pertemuan berjalan alot hingga dua jam yakni pukul 20.30 sampai 22.30 Wita, karena diwarnai perdebatan, “Ini tidak manusiawi,” ujar salah seorang perawat honorer sambil menekan suara.

Pada Kamis 6 Desember, ratusan perawat honorer yang salama ini mengabdi di rumah sakit maupun puskesmas Mamuju menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut upah layak, pengangkatan sebagai PNS, serta moratorium penerimaan tenaga perawat menjadi CPNS. 

Mereka mengaku selama ini bekerja dengan gaji yang sangat rendah. Perawat honorer lulusan SMA misalnya digaji Rp 300 ribu, lulusan diploma tiga Rp 400 ribu, serta sarjana Rp 500 ribu. Bahkan gaji tersebut baru diterima per tiga bulan.

Baca Juga :
Perawat di Mamuju Digaji Rp 300 Ribu, Dibayar Per Tiga Bulan

Dijumpai seusai dialog, Suaib menyatakan tak bisa memenuhi tuntutan honorer karena kuota yang sesuai kebutuhan adalah 140 orang. Sedangkan yang ada saat ini membengkak menjadi 540 orang.

“Kami bisa saja menaikkan upah mereka yang penting jumlahnya sesuai kebutuhan,” katanya sembari mengatakan pemerintah pusat akan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memungkinkan upah tenaga honor sejajar dengan staf ASN.

Ketua DPRD Mamuju Sitti Suraidah Suhardi menyayangkan sikap pemerintah Mamuju. Sebab DPRD Mamuju juga telah melayangkan surat rekomendasi agar upah honorer perawat dinaikkan. Sayangnya, kata Suraidah, surat tersebut tak dijalankan. “Kami merasa di PHP dan dikecewakan, jadi sakitnya itu disini,” ujar ketua DPRD Mamuju dengan wajah serius.

ERISUSANTO