Korban Banjir Mamuju Tak Terima Bantuan Menteri Puan

Mamuju, Sulbarkita.com -- Korban banjir Mamuju di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan hingga sekarang masih mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan ekonomi adalah alasan mereka tak beranjak dari tempat tersebut.

Mereka pun harus rela kepanasan dan kehujanan di bawah tenda plastik yang disumbangkan sejumlah pihak. “Kalau malam kedinginan dan banyak nyamuk,” kata Juwita, 23 tahun ibu rumah tangga yang ditemui Sulbarkita.com di lokasi pengungsian Kamis, 5 April 2018.

Kondisi tenda darurat yang tak nyaman membuat sejumlah pengungsi sakit-sakitan. Mereka terserang demam seperti suami Husna, 32 tahun, yang hanya terbaring lemas di dalam tenda. “Kami mau bagaimana lagi, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya penuh kesedihan.

Kondisi para pengungsi kembali menjadi sorotan setelah Pemprov Sulbar dan pemerintah Kabupaten Mamuju tidak bisa menjelaskan penggunaan anggaran bantuan untuk mereka. Salah satunya anggaran yang digelontorkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar Rp 250 juta pada 27 Maret lalu.

Dalam dialog yang digelar Polda Sulbar Rabu lalu, pejabat teras Dinsos Sulbar maupun Dinsos Mamuju tak bisa menjawab soal penggunaan uang tersebut. “Mengenai anggaran Rp 250 juta nanti kami koordinasi dengan atasan,” ujar Kepala Seksi Bencana Alam Dinas Sosial Sulbar, Amri Sulo dalam dialog tersebut.

Penggunaan uang tersebut ternyata telah disoal oleh para korban banjir. Marsyuki, 56 tahun, mengatakan sempat memimpin warga korban banjir berdemonstrasi di kantor Bupati Mamuju pada Rabu, 4 April 2018.

Mereka pun ditemui Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari. Namun Irwan menjelaskan uang tersebut memang tidak langsung diberikan kepada masyarakat, tapi lewat bantuan di posko pengungsian, “Kami kecewa dengan penjelasan itu,” kata dia.

Marsyuki kecewa karena merasa tak mendapat bantuan dari posko yang dimaksud si wakil bupati. Menurut Marsyuki, bantuan selama ini hanya berasal dari swasta, Mabes Polri, mahasiswa, dan relawan.

Ia pun merincian bantuan tersebut yakni uang dari PT PLN senilai Rp 45 juta, dari Toyota 1000 lembar atap seng, serta bantuan dari Mabes Polri sebanyak 10 ton beras, “Itu semua digunakan untuk membeli keperluan pembangunan rumah,” ujarnya.

Banjir bandang terjadi setelah Sungai Karema meluap akibat hujan deras di Mamuju pada Kamis 22 Maret 2018 lalu. Peristiwa itu menghanyutkan puluhan rumah dan menelan korban jiwa. Menko PMK Puan Maharani dan Wakapolri Komjen Syafruddin berkunjung ke Mamuju dengan menyalurkan uang tunai senilai Rp 250 juta untuk para korban. (Eri/TSM)