Tak Maksimal, Bupati Majene Soroti Kinerja BPD

Majene, Sulbarkita.com — Bupati Majene Fahmi Massiara menyoroti kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertindak sebagai “DPR-nya” Perangkat Desa. Menurut Fahmi, BPD harus lebih optimal menjalankan fungsinya dalam sinergitas dan pengawasan. 

Fahmi yakin optimalitas kinerja BPD akan mempengaruhi pesatnya pembangunan di desa. "Ini saya sampaikan agar menjadi perhatian khusus, karena sinergi sangat penting dalam rangka kebersinambungan pemerintahan," ujar Fahmi seusai melantik sejumlah anggota BPD di Ruang Pola Pemkab Majene,  Senin, 2 April.

BPD adalah perwujudan dari legisltaif di tingkat desa. Sama seperti kepala desa, BPD juga dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Namun hingga kini, peran mereka masih cukup minim khususnya dalam pengawasan kinerja perangkat desa.

Selain masih mengharapkan anggaran dari pemerintah desa alias belum independen dalam penganggaran. BPD juga kerap disoroti karena tak menggunakan fungsinya dengan maksimal untuk mengkritisi kinerja pemerintah desa yang masih asal-asalan. 

Namun Fahmi menekankan hubungan Pemdes dengan BPD harus harmonis agar dapat melahirkan program yang sesuai harapan masyarakat. Dia juga berharap dua otoritas ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing tapi harus bermitra supaya melahirkan sesuatu yang baik, "Kalau tidak terjalin, ini dapat mempengaruhi pembangunan di desa," Fahmi menjelaskan.

Harapan Fahmi dengan kerja sama tersebut, tujuan pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran bisa terwujud sebagaimana program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi - JK,"Bangunlah desa dengan baik agar bisa menjadi salah satu pelopor pembangunan di desa."

Pelantikan BPD itu dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat. Ada 8 BPD yang merupakan Pengganti Antar Waktu (PAW) diambil sumpahnya pada kesempatan tersebut.(Asr)