Mamuju, Sulbarkita.com -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi IV, Suhardi Duka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bupati Mamuju, Habsi Wahid. Hal itu karena terdapat sejumlah program unggulan Pemerintah Mamuju periode sebelumnya tidak ditindak lanjuti, salah satunya beasiswa Anak Unggul Manakarra.
“Beasiswa Manakarra yang menjadi harapan masyarakat, itu dihapus. Saya kira banyak hal yang mengecewakan,” kata Suhardi Duka kepada awak media saat acara syukuran di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Suraedah Suhardi, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kamis, 26 Desember 2019 malam.
Pada periode Suhardi Duka menjabat sebagai Bupati Mamuju sebelum Habsi, politisi Partai Demokrat ini meluncurkan program beasiswa tersebut bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) yang berprestasi untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang perguruan tinggi di Indonesia.
Dilansir dari Makassar.antaranews.com, Jumat, 13 April 2012, program beasiswa Unggul Manakarra sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dan bahkan 2012 telah memberikan jatah kepada 100 siswa.
Anak yang memperoleh beasiswa itu diwajibkan mengabdi kepada daerah menurut latar belakang keahliannya masing-masing. Namun jika dalam perjalanannya siswa tersebut ada yang tidak kembali mengabdi di Mamuju, maka semua biaya yang dikeluarkan pemerintah harus diganti oleh siswa bersangkutan.
Oleh sebab itu, Suhardi Duka yang akrab dipanggil SDK itu sangat menyayangkan penghapusan program beasiswa tersebut. Ia pun merasa bahwa masyarakat Mamuju telah ditinggalkan oleh pemerintah. “Saya melihat rakyat ditinggalkan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, mantan Kepala Dinas Perdagangan Mamuju, Sutinah Suhardi yang bertekad maju menjadi Bupati Mamuju juga menyayangkan penghapusan program beasiswa tersebut. Ia berjanji jika terpilih menjadi Bupati Mamuju pada Pilkada Mamuju 2020 akan mengembalikan program beasiswa Unggul Manakarra.
“Program unggulan kami yaitu apa yang dilakukan pak SDK sebelumnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beasiswa Manakarra yang sudah tidak ada lagi,” kata Sutinah kepada awak media.
Baca Juga:
Sutinah Suhardi Bertekad Saingi Habsi di Pilkada Mamuju
Tanggapan Bupati Mamuju Habsi Wahid
Sulbarkita.com mendatangi kantor Bupati Mamuju untuk mengkonfirmasi perihal program beasiswa Anak Unggul Manakarra, pada Jumat, 27 Desember 2019. Namun menurut sejumlah staf, Bupati Mamuju, Habsi Wahid sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
Dikonfirmasi melalui telepon, Bupati Mamuju, Habsi Wahid membenarkan program tersebut tidak ada lagi. Namun ia menampik jika dirinya telah menghapus program tersebut, kendati ia menilai beasiswa itu merupakan program yang bagus.
“Kita tidak hapus, tapi program itu sendirinya tidak ada lagi ketika kewenangan sekolah tingkat SMA/Sederajat beralih ke provinsi. Kita mengharapkan provinsi melanjutkan program itu karena bagus. Tapi sudah bukan kewenangan kami lagi untuk memberikan beasiswa itu,” kata dia kepada Sulbarkita.com.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dimulai pada 2016.
Habsi yang juga telah menyatakan diri maju kembali di Pilkada Mamuju 2020 itu menyatakan, untuk menggantikan program beasiswa tersebut pihaknya mengeluarkan program pembagian seragam sekolah kepada anak sekolah di semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA dan swasta.
“Program beasiswa Unggul Manakarra itu masih ada diawal kepemimpinan saya, nanti pada tahun ke tiga periode saya agak turun karena anggaran sedikit, akibatnya anggaran beasiswa juga berkurang,” kata Habsi.
Erisusanto
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar