Advertorial

Minggu, 09 Februari 2020 | 16:33

Bakal Cawabup Majene, Sudarman AR bersama pengurus DPP Pengembang Indonesia/Ist

Mamuju, Sulbarkita.com -- Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Indonesia Timur, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengembang Indonesia (PI), M. Akil Rifai menawarkan program perumahan bersubsidi kepada Calon Wakil Bupati Majene, Sudarman AR saat pertemuanya, di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Sabtu, 8 Februari 2020. 

Sudarman yang mengenal M. Rifai sejak 2018 ini menawarkan program perumahan bersubsidi dari DPP PI. “Beliau ingin membangun sektor property di Majene,” ujar Sudarman via telepon, pada Sabtu.

M. Akil juga merupakan Komisaris Utama PT. Adha Indotama dan PT. Nur Ismail Putra. Dia sekaligus menjabat sebagai Penasehat pada PT. Marwah Cipta Pratama. “Dia bergerak dibidang property sejak 1991,” Sudarman menjelaskan.

Baca Juga:

Bakal Cawabup Majene Sudarman AR Cucu Pejuang Mandar

Dihubungi di sela-sela pertemuannya, M. Akil menyatakan dukungannya kepada Sudarman yang punya hajatan di Pilkada serentak. “PI sangat mendukung beliau maju di Pilkada Majene karena komitmennya tidak diragukan. Apalagi akses atau jaringannya kuat di Jakarta, otomatis urusannya di Pusat nanti dapat dimudahkan,” kata dia.

Bentuk dukungan yang ia maksud adalah dengan menjangkau Kabupaten Majene untuk menjalankan program PI. “Kalau pak Sudarman diberikan takdir memimpin Majene, maka kami akan menyisipkan program PI di Majene,” kata M. Akil.

DPP PI memiliki salah satu program membangun rumah murah atau subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Perumahan tersebut dibangun di atas lahan 1 hektar per kecamatan yang terdiri dari minimal 75 sampai 100 unit rumah tipe 36. Kemudian 1 unit rumah digratiskan bagi kalangan pemuka agama atau ustadz. “Tapi perumahan dibangun di luar ibu kota kabupaten untuk pemerataan pembangunan,” kata M. Rifai.

Di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan seperti Pare-Pare, Gowa, Pinrang dan Makassar, DPP PI telah menjalankan program tersebut, pun di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Mereka berhasil mendirikan perumahan dengan jumlah total sekitar 10 ribu unit. Program tersebut tidak membebankan APBD melainkan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat.

ADVERTORIAL



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas