Majene, Sulbarkita.com – Setelah polemik mengenai pembagian hak Participating Interest (PI) eksplorasi Minyak Gas (Migas) Blok Sebuku, di Kawasan Pulau Lerelerekang, kembali memanas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya membuka komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene.
“Rencananya Kamis 22 Juni bertemu, tapi kami undur ke-bulan Juli setelah pemilihan Bupati Polman,” ujar Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar seusai mengikuti Pagelaran Pesona Cakkuriri di Lapangan Bura Sendana, Kabupaten Majene, Kamis, 21 Juni 2018.
Bupati Majene Fahmi Massiara menyambut hal tersebut. Ia berharap dialog bisa melahirkan solusi yang cukup adil bagi Majene. Sebelumnya, Majane ngotot mendapatkan jatah PI sebesar 50 persen. “Kalau tidak tercapai di provinsi, (masalah ini) akan dibawa ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Harapan yang sama juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Majene, Darmansyah . Ia mengatakan dialog akan mempertemukan keinginan Pemprov Sulsel dengan Majene, “Tapi kalau masih ada perselisihan pemikiran, rujukannya harus kepada aturan yang ada.”
Pulau Lereklerekang kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berencana membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pembagian jatah PI dengan total 5 persen.
Dalam Pergub tersebut, Pemprov Sulbar mendapat jatah sebesar 3 persen, Majene sebesar 1 persen, Sedangkan sisanya 1% itu akan dibagikan kepada lima kabupaten yaitu, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, dan Pasangkayu.
Kebijakan itu menuai protes dari Majene sebagai wilayah teritori Lerelerekang. Bahkan sejumlah aktivis sempat menggelar demonstrasi untuk mendesak Gubernur Sulbar urung menerapkan kebijakan tersebut. "Ini sudah menyimpang dari kesepakatan dan arahan Wapres pada 2015. Makanya harus ditolak." Ketua HMI Cabang Majene Andi Arwin Rahman.
Erisusanto/Sandeqpos.com
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar