Mamuju, Sulbarkita.com -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengajak masyarakat Sulawesi Barat untuk melaporkan dugaan korupsi di wilayahnya. “Kalau semuanya KPK yang harus turun, rasanya kami masih butuh 10 ribu karyawan lagi,” ujar Alexander, Rabu 11 April 2018.
Wakil Ketua KPK itu mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Barat sejak pagi tadi. Di kantor Ali Baal Masdar tersebut, Alexander menjalankan fungsi pencegahan korupsi KPK dengan menggelar pemetaan tata kelola pemerintahan provinsi dan kabupaten se-Sulbar.
Pejabat teras Pemprov dan kabupaten di Sulbar hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Bupati Majene Fahmi Massiara.
Menurut Alexander, teknologi informasi yang super canggih memudahkan masyarakat melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga masyarakat Sulbar bisa leluasa melakukan pelaporan, “Sekarang sudah tidak ada yang susah, tinggal buka websitenya KPK, kami menyiapkan outline, via email, telepon, sms, whatsapp untuk pelaporan,” katanya.
Selain meminta warga proaktif, Alexander juga berharap pemerintah Sulbar dapat menciptakan sistem yang baik dalam pemerintahan. Pemerintah Sulbar juga dituntut berkomitmen agar tindak pidana korupsi bisa dicegah. “Selalu ada titik-titik rawan korupsi di pemerintaha. Namun pemerintahan yang berjalan dengan baik, pasti tindak pidana korupsinya dapat diminimalisasi,” katanya.
Adapun Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan jajaran pemerintahan Majene tengah berupaya mencegah masalah korupsi. Ia mengakui kasus korupsi menjadi tantangan dalam membangun Majene, “Ada beberapa orang yang sudah menjalani proses hukum dugaan tindak pidana korupsi, ada kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi,” ujarnya kepada Sulbarkita.com.(ERI)
Rabu, 11 April 2018 | 09:13
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Sulbar/Sulbarkita.com-Eri
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar