Gubernur Sulbar: Kondisi Nelayan Sulbar Miris

Mamuju, Sulbarkita.com--Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyatakan potret atau gambaran nelayan Indonesia termasuk Sulbar sangat miris. Itu karena kehidupan komunitas nelayan masih jauh dari kondisi yang ideal.

“Itu bisa terlihat dari perkampungan nelayan di sepanjang pesisir Sulbar, kondisinya kumuh, tidak tertata dengan baik dan kurang rapih, serta kecenderungan kurang higienis,” kata Ali Baal seperti yang dilansir humassulbarprov.id di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 28 Nopember 2018.

Ali Baal menyampaikan hal tersebut setelah resmi memimpin Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulbar (HNSI) masa bakti 2018-2022. Ali menahkodai organisasi tersebut setelah ditunjuk secara aklamasi oleh forum nelayan yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Mayjen TNI Marinir (Purn), Yussuf Solichien.

Menurut Ali Baal, kondisi miris tersebut tak selayaknya dialami para penalayan khususnya di Sulbar. Sebab ketersediaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Sulbar cukup besar dan menjanjikan.

Wilayah perairan Sulbar yang berada di Selat Makassar, kata Ali, masuk dalam zona wilayah pengelolaan perikanan 713. Di zona ini, Ali melanjutkan, lautannya memiliki potensi perikanan tangkap lestari sekitar 1 juta 200 ribu ton per tahun, “Potensi tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi nelayan di Sulbar,” katanya.

Oleh karenanya, Ali menyatakan para nelayan tidak hanya didorong untuk memperbanyak armada atau kapal penangkapan ikan yang besar dan memiliki daya jelajah tinggi. Pun demikian mereka harus disokong dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menyangkut informasi berbasis citra satelit.

“Karena dengan ilmu tersebut mereka akan sangat membantu percepatan peningkatan hasil produksi penangkapan ikan dalam peningkatan pendapatannya,” ujar Ali.

Kendati demikian, Ali berharap pemerintah pusat ikut mendorong regulasi yang lebih mudah dalam pengurusan administrasi kapal nelayan. Sebab, salah satu kendala nelayan sejauh ini adalah regulasi yang berbelit. “Kita berharap pemerintah pusat dapat bijak menyusun regulasi atau kebijakan yang benar-benar memihak nelayan dan memberi kepastian berusaha tanpa ada rasa takut dan was-was,” katanya.

Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI Marinir (Purn), Yussuf Solichien berjanji akan meneruskan harapan Ali ke pemerintah pusat. Yussuf juga berjanji akan memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para nelayan yang berkapasitas dibawah 10 GT berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Para Nelayan.

“Tugas DPD HNSI Sulbar hanya dua saja melindungi nelayan Sulbar dan memberikan kesejahteraan,” katanya. 

SULBARKITA | HUMASSULBARPROV.ID