Sebut Bangkai Tikus di Jalan, Fahmi Dikritik Penggiat Lingkungan

Majene, Sulbarkita.com—Pernyataan Bupati Majene Fahmi Massiara mengenai rendahnya kesadaran masyarakat Majene terhadap kebersihan menuai kritik dari sejumlah penggiat lingkungan. Aslan Sidang, salah satu penggiat lingkungan menilai kondisi yang terjadi justru sebaliknya, Pemda Majene yang tidak serius menangani persoalan kebersihan.

“Salah satu bukti saat acara sosialisasi Menuju Adipura Pak Bupati (Fahmi Massiara) hanya datang membuka acara kemudian pergi,” kata Aslan kepada Sulbarkita.com melalui sambungan telepon, Jumat malam 30 November 2018. “Padahal kami ingin menunjukkan beberapa solusi untuk mengatasi kebersihan seperti pembuatan bank sampah dan lainnya,” kata Aslan menambahkan.

Acara yang dimaksud Aslan adalah Rapat Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene di Kantor Bupati Majene, kemarin. Dalam rapat tersebut, Bupati Majene Fahmi Massiara mengeluhkan sulitnya Majene meraih Piala Adipura dengan mengaitkannya dengan kesadaran masyarakat pada kebersihan.
 
“Seharusnya masyarakat lah yang akan marah jika lingkungan kotor, bukan lagi pemerintahnya,” katanya, “ Nah, di sini bangkai tikus saja di buang ke jalan karna disangka tidak ada orang padahal bisa menimbulkan penyakit dan bau.” Dia menambahkan.

Baca juga:
Fahmi Massiara: Bangkai Tikus saja Masih Dibuang ke Jalan

Menurut Aslan jika Bupati serius ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan termasuk menarget Piala Adipura, seharusnya dia mengikuti pertemuan itu sampai selesai. Sebab permasalahan di lapangan dan tawaran solusi dari para penggiat lingkungan dipaparkan di sana. “Bukan hanya membuat statement namun tindak lanjut di lapangan kurang,” kata dia.

Pria yang juga kepala lingkungan Lipu tersebut mengatakan penggiat lingkungan sudah mempunyai sejumlah terobosan. Misalnya membuat bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R).

Semua itu sudah diterapkan di lingkungannya di Lipu dan telah mendapat MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk diterapkan di rumah tahanan. Sehingga, kata Aslan, tak perlu belajar di tempat lain untuk mengatasi persoalan kebersihan. “Kami bersedia untuk bergandengan dengan pemerintah,” kata dia.

Abdul Rahman Wahab, aktivis lingkungan dari kalangan mahasiswa mengatakan banyak hal mendasar yang harus dilakukan Pemkab Majene sebelum mempersoalkan kebiasaan masyarakat. Misalnya menghadirkan fasilitas, regulasi, bahkan reward untuk petugas kebersihan yang berjuang mengatasi sampah di Majene. “Itu yang dilakukan daerah lain yang dapat Adipura seperti Bantaeng,” katanya.

Rahman juga berharap Pemda Majene menghentikan kebiasaan perjalan dinas dengam alasan belajar mengatasi kebersihan. Sebab kebijakan itu hanya menimbulkan pemborosan anggaran. Mending anggarannya digunakan untuk fasilitas kebersihan. "Setelah sarana dan prasarana terpenuhi baru membuat regulasi untuk kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

MUHAMMAD ASHARI