Politikus PPP Salmawati Nahkodai DPRD Majene

Majene, Sulbarkita.com -- Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Salmawati Djamado dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Majene periode 2019-2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah itu dilakukan di ruang paripurna kantor DPRD Majene, Jalan Ammana Pattolawali, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Rabu, 16 Oktober 2019.

Secara defenitif, ia didaulat menjadi Ketua DPRD Majene bersama dua legislator lain yang menjabat sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II. Posisi wakil ketua I dijabat Politisi Partai Demokrat, M. Idwar. Sementara posisi wakil ketua II dijabat Adi Akhsan dari Partai Golkar.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu, Salmawati berhasil meraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banggae dan Banggae Timur dengan perolehan suara 2.721. PPP Majene yang dipimpin Bupati Majene, Fahmi Massiara mendudukkan 5 legislator di DPRD Majene.

Salmawati merupakan saudara kandung istri Bupati Majene, Fahmi Massiara yakni Fatmawati. Sebelum menjadi legislator, ia merupakan guru honorer di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Muttima Kasih di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baggae Timur. Ia juga sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Al Fajar Al Badya Majene yang ia dirikan sejak dua tahun lalu.

Perempuan kelahiran Jeneponto, 25 Juli 1975 itu pun berjanji akan menjaga marwah DPRD dan akan bekerja dengan baik sesuai ketentuan. “Apalagi didampingi dua orang wakil ketua yang telah mempunyai pengalaman di dunia politik,” kata Salmawati usai pelantikan.

Salmawati juga menyebut, selama satu bulan menjadi Ketua DPRD Majene sementara, ia menemui banyak dinamika atas respons masyarakat terkait kebijakan pemerintah. “Melalui kesempatan ini, secara pribadi saya sampaikan bahwa ruangan kerja saya selalu terbuka untuk rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, pelantikan pimpinan DPRD Majene merupakan langkah yang baik dan konstitusional. “Prosesi ini telah melalui proses yang tidak sederhana, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewenangan telah diamanahkan dalam sistem internal partai politik peraih suara terbanyak,” katanya.

Fahmi berharap harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif terus terjaga. Khususnya dalam hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan. “Tidak hanya mengedepankan sinergitas semata, tapi juga saling mendukung, serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pekerjaan rumah bagi legislator juga telah menunggu, salah satunya pembahasan Rancangan peraturan daerah APBD pokok 2020, termasuk agenda penting di 2020 yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majene.

“Kita bertekad tetap menjadikan Majene sebagai daerah paling kondusif sepanjang sejarah pesta demokrasi serta partisipasi pemilih tertinggi," ujar Fahmi.

Muhammad Ashari