DPRD Sulbar Soroti Pengelolaan Anggaran Eksekutif

Mamuju, Sulbarkita.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban eksekutif perihal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, di ruang sidang paripurna DPRD Sulbar pada Selasa, 25 Juni 2019.

Rapat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Sulbar. Rapat itu juga dihadiri sembilan dari 34 anggota legislatif dari berbagai perwakilan fraksi. Hal itu terjadi lantaran banyak dari anggota legislatif yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun yang memimpin rapat tersebut menyesalkan penggunaan anggaran Pemerintah Sulbar yang tidak maksimal itu. “Ini harusnya menjadi perhatian lebih, karena jika sisa anggaran tinggi berarti pemerintah tidak maksimal dalam bekerja,” ujarnya di sela-sela rapat.

Suasana Rapat Paripurna

Harun pun mengimbau agar pemerintah lebih serius menangani persoalan yang terjadi di Sulbar ke depan, terutama dalam memaksimalkan penggunaan anggaran. “Ini harus diperbaiki ke depan, jangan lagi seperti ini,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Sekda Sulbar, Muhammad Idris menguraikan berbagai penyebab sehingga SILPA APBD Sulbar 2018 terbilang besar. Kata dia, jumlah SILPA APBD pada 2017 lalu yang tinggi juga mempengaruhi, termasuk adanya efisiensi anggaran di setiap OPD dan sekretariat daerah.

“Ada juga program yang menurut legislatif seolah dipaksakan, kenapa tidak jalan? karena mungkin perencanaan yang gagal. Bisa juga karena waktu yang terbatas atau sistem pengadaan barang dan jasa terlambat,” kata Idris.

Bukan hanya itu kata Idris, tidak adanya APBD Perubahan juga mempengaruhi besarnya SILPA di 2018. “Kita tidak boleh lagi gagal dalam perencanaan termasuk aspek eksekusinya. Jangan ada proyek gagal tender yang mengakibatkan program berhenti,” kata dia.

Peserta Rapat Paripurna

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 129,3 Miliar pada 2018. Meski begitu, Pemerintah Sulbar tetap mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.

Advertorial