TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pesta demokrasi berupa pemilu yang digelar pada hari ini tak sedikit para pebisnis yang memiliki harapan besar terhadap presiden terpilih.
Sejumlah pelaku usaha menuntut pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 menjaga agar iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintahan yang baru harus menghilangkan hambatan pada dunia usaha. “Serta menghindari kecenderungan membangun rente baru,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019.
Rente yang dimaksudkan Hariyadi adalah kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari kegiatan bisnis. Dalam konteks birokrasi, rente mengacu pada kebijakan atau sikap aparat pemerintah yang memburu pungutan liar dari dunia usaha.
Hariyadi mengatakan pemerintahan baru harus menunjukkan kinerja yang profesional dan memberikan solusi atas masalah dunia usaha, dari perizinan, perpajakan, hingga ketenagakerjaan dan masalah teknis. “Jangan ada lagi pejabat amatiran,” katanya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar, mengatakan hal lain yang harus dipenuhi pemerintahan terpilih adalah kestabilan politik dan keamanan. “Pelaku usaha akan berpikir dua kali kalau berinvestasi di negara yang tidak stabil,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Fajar Budiono, berharap masa transisi setelah pemilu tak memakan waktu lama agar pengusaha mendapatkan kepastian kebijakan. “Agar kami bisa melakukan penyesuaian dan perkiraan bisnis. Apakah tahun ini masih on the track atau harus mengubah strategi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi Siswaja Lukman, mengatakan kenyamanan dalam berinvestasi perlu terus ditingkatkan oleh siapa pun yang terpilih. Estafet kebijakan pun diharapkan berjalan lancar untuk menghindari ketidakpastian. “Kepastian kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan ekonomi dibutuhkan agar kita bisa memenangi pasar di tengah ketidakpastian ekonomi dunia,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, ingin memastikan pemerintahan terpilih dapat mengupayakan langkah yang lebih konkret untuk mendorong ekspor. “Ekspor tidak boleh lagi bergantung pada bahan baku impor. Pemerintah harus memberikan insentif yang terukur untuk menjamin produk lokal,” ucapnya.
Adapun ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, mengingatkan agar pemerintah terpilih nantinya harus mampu memenuhi janji-janji serta ekspektasi dunia usaha, khususnya untuk kembali menarik minat dari investor asing. Sebab, kata dia, investor asing sudah menunjukkan sinyal hati-hati selama masa pemilu, ditunjukkan dengan melambatnya tren penanaman modal asing (FDI) sejak tahun lalu.
“FDI sepertinya baru akan bergerak setelah pemilu, terutama bila pemerintah yang baru nanti, siapa pun presidennya, benar-benar melakukan kebijakan di berbagai bidang yang dapat mempermudah investasi,” ucap Piter.
Dua pasangan kandidat presiden-wakil presiden sudah mengumbar sejumlah janji, program, dan strategi dalam bidang perekonomian. Pasangan inkumben Joko Widodo-Ma’ruf Amin, misalnya, berniat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, menggelar reformasi perpajakan secara gradual, melaksanakan efisiensi birokrasi, hingga mengembangkan teknologi informasi dan inovasi di sektor ekonomi digital.
Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan komitmennya untuk membangun kemandirian ekonomi, ketahanan politik dan keamanan, serta peningkatan rasio perpajakan (tax ratio), yang disertai pemangkasan pajak penghasilan perorangan dan korporasi.
Sumber:
Pemilu, Pebisnis Minta Presiden Terpilih Jaga Iklim Investasi
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar