Warisan Sulsel, Damkar Di Polman Dinilai Kuno

Polman, Sulbarkita.com -- Ketua Lembaga Pengawasan, Pengkajian, Pengembangan dan Pembangunan Pemerintah (LP5) Provinsi Sulawesi Barat, Suaib Asyur menyoroti kondisi armada Pemadam Kebakaran (Damkar) Polman. Hal itu lantaran Damkar tersebut merupakan pengadaan saat Kabupaten Polman masih tergabung dalam Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Bayangkan mobil Damkar yang ada sekarang masih periode Sulsel dan sekarang sudah saatnya ada pembaharuan,” ujarnya saat ditemui di Taman Sport Center, Polewali pada Kamis 21 Maret 2019.

Syuaib mengaku telah menyarankan kepada Badan Penelitian Pembangunan dan Perencanaan (Balitbangren) Polman agar pihaknya mengusulkan kepada para lurah dan kepala desa untuk pengadaan Mobile Tank Water yang berkapasitas 0,3 sampai 0,5 ton.

Hal itu untuk penanggulangan awal terhadap bencana kebakaran apabila armada Damkar mengalami kerusakan onderdil. “Kondisi pemukiman padat penduduk dan rumah yang berdempet-dempetan itu memerlukan Hidrant Water Tank,” katanya.

Menurut Syuaib, umumnya penyebab kebakaran ada dua faktor, yakni kelalaian dan korsleting arus listrik, karena secara fungsi ekonomisnya instalasi listrik akan mengalami penyusutan kabel maksimal tujuh tahun.

“Khususnya fasilitas umum itu sudah harus dibuatkan Water Hidrant, seperti di perkantoran, pasar dan kantor bank untuk penyuplaian air ketika terjadi kebakaran. Kemarin saya sudah diskusi dengan Dinas Pemukiman agar pengembangan perumahan itu dibuatkan Hidrant Water,” kata Syuaib.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disrumkimtan) Polman, Andi Mahadiana Djabbar mengatakan, mayoritas rumah penduduk di Ibu Kota Polman terbuat dari batu yang tidak mudah terbakar api. Namun rumah penduduk yang terletak di Kecamatan Mapilli, Campalagian dan Tinambung khususnya daerah pelosok, masih banyak yang menggunakan bahan dasar kayu.

“Apalagi di Polman ini, ada ratusan titik perumahan baru. Saya berharap para pengembang mengantisipasi dampak timbulnya bencana kebakaran dengan menyiapkan Hidrant Water untuk tindakan awal,” ujarnya.

Menurutnya, Damkar dua tahun lalu masih dibawah naungan Disrumkimtan Polman yang saat ini tergabung dalam Dinas Penanggulangan Badan Bencana Alam (BNPB) Polman. “Dulu memang Damkar bergabung dengan Dinas Perumahan,” kata Mahadiana.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah menargetkan untuk mendorong setiap pengembang perumahan agar melengkapi sarana dan prasarana fasilitas umum perumahan. “Termasuk menyiapkan air bersih siap minum, drainase dan kebersihan sampah,” ujar Mahadiana.

Ahmad G