Advertorial

Rabu, 11 Maret 2020 | 16:10

Sumber: Kominfo Sulbar

Mamuju, Sulbarkita.com -- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris meminta Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar kembali mengoptimalkan peran demi kemajuan demokrasi di Sulbar. Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Rabu 11 Maret 2020.

“Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan, serta memerankan fungsi quality control di dalamnya,” kata Idris.

Menurut Idris, terdapat 6 indikator di Indonesia termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah atau kritis dengan angka di bawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD.

“Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sikapi bersama, paling tidak kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari masalah utama dari sejumlah indikator tersebut,” ucap Idris.

Idris berharap, melalui FGD tersebut pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program kedepan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.

Advertorial



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas