Mamuju, Sulbarkita.com -- DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi tentang percepatan penyelesaian pembebasan lahan masyarakat dampak rencana pembangunan bendungan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di gedung DPRD Sulbar, pada Senin, 4 April 2022.
Menurut Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah yang menuntut kejelasan pembebasan lahan warga yang terdampak rencana pembangunan Bendungan Budong-budong pada 2 Maret 2022.
“Tuntutan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) melalui keputusan Pimpinan DPRD Sulbar nomor 01 tahun 2022 tentang penyelesaian pembebasan lahan masyarakat,” kata Suraidah saat rapat.
Rapat paripurna juga mengagendakan pengumuman susunan kepanitiaan Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2021, dan penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah, Sekretaris Provinsi Sulbar H Muhammad Idris, Sekretaris DPRD Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, sejumlah anggota DPRD Sulbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Sulbar. Advertorial
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar