Polewali Mandar

Selasa, 11 Juni 2019 | 22:31

Kepala Dinas Dukcapil Polman, Nasir Adam/ Sulbarkita.com-Ahmad

Polman, Sulbarkita.com -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Polewali Mandar berlakukan tanda tangan elektronik yang bertujuan untuk mempercepat pembuatan administrasi penduduk (Adminduk) yakni Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran.

“Penerapan tanda tangan elektronik ini untuk mempercepat proses pembuatan KK dan akta kelahiran” kata Kepala Dinas Disdukcapil Polman, Nasir Adam kepada Sulbarkita.com, Selasa, 11 Juni 2019.

Menurut Nasir, metode tanda tangan elektronik pada pembuatan Adminduk di Disdukcapil Polman sudah berjalan selama dua bulan. Alhasil, masyarakat yang mengurus Adminduk bisa lebih cepat dan efektif tanpa harus mengantre.

“Hanya butuh waktu 30 menit sudah jadi, saya tinggal centang di hand phone (HP) android melalui barcode, sudah langsung tertanda tangani otomatis meskipun saya berada di luar kota,” ujarnya.

Nasir melanjutkan, selama ini, penyebab keterlambatan pengurusan Adminduk adalah ketika kepala dinas bertugas ke luar daerah atau sedang rapat yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu.

Dengan metode tanda tangan elektronik, Nasir dapat mengontrol langsung jumlah KK dan akta kelahiran yang dicetak dan belum dicetak. “Ini lebih cepat dan mudah. Penerapan tanda tangan elektronik baru dilakukan di Disdukcapil Polman se Sulawesi Barat,” kata Nasir.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Sosial Polman ini mengungkapkan, pengawasan terhadap petugas pelayanan Disdukcapil juga diperlukan agar dapat mencegah adanya oknum pegawai yang melakukan penyimpangan dalam pelayanan. “Tinggal kita awasi, jangan sampai ada oknum bermain dibelakang,” tegas Nasir.

Saat ini, penduduk Polman yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah mencapai 98 persen dari total jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas. “Hanya saja kita masih kekurangan blangko karena permintaan blangko ke pusat tidak pernah cukup,” jelas Nasir.

Berdasarkan data Disdukcapil, warga Polman pada tahun ini berjumlah 520, 609 orang. Namun data tersebut berbeda signifikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya mendata 400 lebih penduduk.

“Sebab mereka hanya mendata warga Polman yang menetap disini, sementara kami juga mendata warga Polman yang berada di luar daerah sehingga totalnya 520.609 orang,” beber Nasir.

Nasir menambahkan, terjadi penurunan jumlah pengurusan KTP dan KK pascapemilu 17 April lalu. Meski begitu, ia memperkirakan jumlah pengurusan dokumen kependudukan kembali membludak saat memasuki masa penerimaan mahasiswa baru. “Pasca pemilihan legislatif kemarin memang ada penurunan pengurusan KTP,” ucapnya.

Salah seorang warga Polewali, Siti Aisyah, 55 Tahun, mengapresiasi terobosan baru Disdukcapil tersebut. Kata dia, dengan diterapkannya program tanda tangan elektronik itu, pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan tak ada lagi.

“Program itu bagus, karena warga tidak perlu lagi mengantre. Tapi yang paling penting adalah pengurusan harus bebas biaya,” kata Aisyah.

Ahmad G



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas