Akademisi Unsulbar: Pemerintah Harus Bijak Hadapi Kisruh Demokrat

Majene, Sulbarkita.com—Akademisi Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat Muhammad meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM bersikap bijak menghadapi kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. Menurut dia pemerintah dituntut profesional agar tak dianggap berat sebelah.

"Profesionalisme dan sikap pemerintah sebagai pengayom menjadi tuntutan saat ini. Sebab citra pemerintah akan dipertaruhkan bila mengambil keputusan yang kurang tepat," kata Dosen Fakultas Ilmu Politik Unsulbar ini melalui pesan Whatsapp kepada Sulbarkita.com, Senin 8 Maret 2021.

Babak baru kisruh Demokrat belangsung setelah dua kubu, yakni kubu Ketua Umum Demokrat versi KLB Moeldoko dan kubu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Kemenkumham pada Senin 8 Maret 2021. Kubu AHY datang untuk menyerahkan surat penolakan terhadap KLB di Deli Serdang, sedangkan kubu Moeldoko dijadwalkan menyerahkan hasil KLB. Namun belakangan batal dilakukan lantaran masih mengumpulkan berkas.

Muhammad menilai Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo juga sebaiknya memperjelas posisinya dalam kisruh Partai berlambang mercy ini. Sebab Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) melekat dengan Istana.

Ia khawatir publik beranggapan Istana ada di balik kisruh tersebut bila tak mengambil sikap jelas, "Oleh karena itu perlu diperjelas posisinya. Semua kepentingan yang ada di masyarakat dan parpol punya hak diayomi secara adil," ujar Muhammad.

Muhammad Ashari